Jotika Research in Business Law

PERLINDUNGAN HAK KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI PT. HWASEUNG INDONESIA JEPARA

Yulia Rahmawati, Hamzah Vensuri — Sat, 03 Jan 2026 00:00:00 +0700

Perlindungan hak karyawan merupakan aspek penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Karyawan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak-hak karyawan di PT. Hwaseung Indonesia Jepara berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi karyawan terkait pemenuhan hak dalam hubungan kerja dengan perusahaan, serta mengevaluasi dampak berlakunya UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak karyawan seperti hak atas upah yang layak, hak atas waktu kerja dan istirahat, hak atas jaminan sosial dan Kesehatan, hak atas perjanjian kerja yang jelas, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif, hak atas pengembangan diri dan karir, Hak atas kepastian hukum dan penyelesaian Perselisihan dan hak untuk berserikat dan berunding. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan kajian data deskriptif analisis dimana akan memberi gambaran atas sebuah situasi dan menganalisisnya menggunkan nilai dan norma yang ada. Untuk memperkuat analisis tersebut dilakukan pengumpulan data wawancara dengan sekelompok pekerja dan serikat serta pengumpulan data berdasarkan bahan-bahan literasi berupa peraturan perundang-undangan, instrument HAM, jurnal, internet dan buku. Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan menunjukan komitmennya terhadap perlindungan hak karyawan seperti hak atas upah yang layak, status hubungan kerja yang jelas, akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan terhadap perselisihan industrial. Namun, implementasi kebijakan perusahaan PT. Hwaseung Indonesia Jepara terhadap hak-hak karyawan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, seperti adanya PHK secara sepihak yang dapat merugikan karyawan serta adanya kebijakan-kebijakan lain yaitu pembagian jam lembur antar dapartemen yang tidak adil dan adanya keluhan karyawan terhadap sikap kasar dari manager produksi terhadap karyawan serta Pengevaluasian tentang target produksi yang semakin naik mengakibatkan karyawan merasa di rugikan atas kesehatannya sehingga perusahaan harus meminimalisir kenaikan target produksi agar tidak membuat karyawan semakin tertekan dan mengganggu Kesehatan mental karyawan. Sehingga perusahaan belum memberikan implementasi sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, di perlukan pembenahan dalam kebijakan ketenagakerjaan perusahaan agar perlindungan hak-hak karyawan dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip hukum perusahaan yang berlaku.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sat, 03 Jan 2026 00:00:00 +0700

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum optimal karena kebakaran lahan masih rutin terjadi setiap tahun di Provinsi Riau. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau serta kurangnya kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran lahan di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan pengawasan dengan melibatkan Kepolisian Daerah Riau serta tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM di bidang lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan penyuluhan hukum.

UPAYA PENYELESAIAN KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) GANDA DI KABUPATEN KERINCI

Tiara Febrina Putri, Hamzah Vensuri — Sat, 03 Jan 2026 00:00:00 +0700

Sengketa terkait tanah yang memiliki sertipikat ganda adalah salah satu contoh persoalan hukum yang muncul di Indonesia, terutama disebabkan oleh administrasi pertanahan yang tidak kuat dan minimnya proses verifikasi dalam pendaftaran tanah. Masalah ini muncul ketika satu bidang tanah tercatat memiliki lebih dari satu Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan alas hak yang sama. Kondisi ini bisa memicu konflik di antara pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang munculnya penerbitan sertipikat ganda, langkah-langkah penyelesaian yang ada serta untuk meneliti cara-cara yang efektif dalam mencegah terjadinya penerbitan SHM ganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kasus terkait penerbitan SHM ganda di wilayah Kabupaten Kerinci. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertipikat ganda dapat muncul akibat kelalaian oleh petugas, kurangnya verifikasi keberadaan sertipikat induk, dan adanya tumpang tindih dalam kepemilikan. Umumnya, penyelesaian konflik dilakukan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Kantor BPN atau melalui proses gugatan di Pengadilan. Langkah-langkah pencegahan seperti Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) diharapkan bisa efektif dalam mengurangi jumlah pendaftaran tanah. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan dan meningkatkan transparansi dalam proses pendaftaran tanah.

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH DALAM ISLAM

Sat, 03 Jan 2026 00:00:00 +0700

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan sosial dan ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian banyak pernikahan yang terlibat rmenyebabkan perceraian. Salah satu cara untuk mencegah konflik adalah perjanjian pranikah, yang berarti kesepakatan yang dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung. Dalam artikel ini, hukum Islam dan hukum positif Indonesia digunakan untuk melihat perjanjian pranikah. Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dilakukan secara sukarela, dengan ketentuan yang jelas, dan sesuai dengan syariat. Konsep ini sejalan dengan maqashid al-syari’ah dalam hukum Islam, khususnya dalam hal hifzh al-mal dan hifzh al-nasl yang berkaitan dengan perlindungan harta dan keturunan. Namun, perjanjian pranikah diakui dalam hukum positif oleh Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat menjadi cara yang sah, syar’i, dan relevan untuk menghindari konflik keluarga.

KAIDAH FIQHIYYAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM AKAD JUAL BELI SYARIAH: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS DI ERA DIGITAL

Hewa Angriani Saragih, Alda Widyana, Khairunnisa Salsabilah Putri, Abdul Rahman — Sat, 03 Jan 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis, termasuk dalam sistem jual beli berbasis syariah. Namun, dinamika ini juga menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan penerapan kaidah fiqhiyyah dalam menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan keamanan dalam transaksi jual beli online berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer berupa kitab fiqih, jurnal ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, serta regulasi perlindungan konsumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqhiyyah seperti “al-yaqin la yazulu bisy-syak” (keyakinan tidak hilang karena keraguan), “al- ghurmu bil ghun” (risiko sebanding dengan keuntungan), dan “la dharar wa la dhirā” (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain) menjadi dasar dalam perlindungan konsumen Muslim. Dengan penerapan kaidah tersebut, praktik bisnis digital dapat diarahkan agar tetap sesuai dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga harta (hifz al-māl) dan keadilan dalam muamalah.